image

Assalamu’alaikum.
Tak terasa sudah dipenghujung tahun 2015 sobat bikers, ayo. . . . Apa saja yang sobat bikers telah capai tahun ini dan apa saja yang belum tercapai??. . . Semoga di Tahun depan lebih baik lagi. Naah. . . Kali ini BMR mau sedikit membahas prosedur Razia yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum. Sobat bikers tentu pernah mengalami kena jaring razia kendaraan bermotor saat dijalankan??. . . . Tentu bila tidak ingin bermasalah sobat bikers wajib melengkapinya dengan SIM dan STNK. Sebagai warga negara Indonesia yang taat tentu sobat bikers boleh dong bertanya kepada aparat penegak hukum yang melakukan razia.


Prosedur dan pengaturan mengenai razia kendaraan bermotor di jalan dapat kita temui dalam
PP No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. ada dasarnya menurut
Pasal 1 angka 2 PP No. 42 Tahun 1993ย  adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif.
Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib melengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh (Pasal 13 PP No. 42 tahun 1993 ):
a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia;
b. Menteri untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil.

image

Dalam Pasal 14 PP No. 42 Tahun 1993
bahwa surat perintah tugas sebagaimana dimaksud jalan Pasal 13 sekurang-kurangnya memuat:
a. alasan dan jenis pemeriksaan;
b. waktu pemeriksaan;
c. tempat pemeriksaan;
d. penanggung jawab dalam pemeriksaan;
e. daftar petugas pemeriksa;
f. daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan.
Selain itu, Pasal 15 ayat (1) s/d (3) PP No. 42 Tahun 1993 menentukan bahwa pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor. Tanda dimaksud harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum tempat pemeriksaan. Untuk pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, tanda harus diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.

Sedangkan untuk pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari, selain harus dilengkapi tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan, juga wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang (Pasal 15 ayat 4 PP No. 42 Tahun 1993 ).
Petugas pemeriksanya sendiri pada saat melakukan pemeriksaan wajib menggunakan atribut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 PP No. 42 Tahun 1993 sebagai berikut:
(1) Pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa, dan perlengkapan pemeriksaan.
(2) Pakaian seragam, atribut, tanda-tanda khusus dan perlengkapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh:
a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
b. Menteri, bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

image

Maaf. . . . Kalo kepanjangan dan bikin puyeng, tapi setidaknya menambah khasanah pengetahuan kita. Tentu disaat ada razia sobat bikers bisa menanyakan razia tersebut sah dan legal atau tidaknya bisa mwngacu pada peraturan diatas. Terima kasih sobat bikers sudah meluangkan waktu mampir kemari, semoga bermanfaat dan bagi yang lebih paham perihal hukum mohon BMR dibantu apabila ada kekurangan atau kesalahan.
Wassalamu’alaikum.

Iklan