jump to navigation

Pojok hukum: Gugatan pra peradilan dan banding dalam perkara Tilang Maret 4, 2015

Posted by balimotorider in Pojok Hukum.
Tags: , , , , , , ,
trackback

image

Assalamu’alaikum
Apa kabar sobat bikers semoga sehat dan selalu dalam lindungan ALLAH SWT. Kali ini BMR akan membahas tentang gugatan pra peradilan dan banding dalam perkara lalulintas atau tilang. Ini merupakan PR atas pertanyaan yang diberikan oleh om Tyo di grup tempo hari. Maturnuwun om Tyo KLX untuk PR nya bikin BMR jadi bolak-balik buka buku dan nyari sumber referensi di mbah Google serta berdiskusi dengan dengan sahabat BMR yang biasa panggil dengan Bung Octo dan kebetulan beliau seorang Lawyer jadi ada teman diskusi yang lebih preferer. Sebelum itu siapkan kopi dan cemilan dulu karna sepertinya bakalan panjang nie penjabarannya hehehehehe….. 🙂 😆
Oke sebelum lebih jauh melangkah kita coba bahas dulu apa itu gugatan pra peradilan????
Bila melihat pada Pasal 1 butir 10 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang menyatakan bahwa Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus dan memutuskan:
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
Bila melihat secara limitatif umumnya mengenai pra peradilan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP.
Selain dari pada itu, ada pasal lain yang masih berhubungan dengan pra peradilan tetapi diatur dalam pasal tersendiri yaitu mengenai tuntutan
ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam pasal 95 dan 97 KUHAP. Kewenangan secara spesifik pra peradilan sesuai dengan pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan pada pasal 95 dan 97 KUHAP kewenangan pra peradilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabitilasi. Ganti
kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga
ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP. Dalam keputusan Menkeh RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982, pra peradilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat
bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan.
Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan pra peradilan dapat dilihat dalam Bab X Bagian Kesatu mulai pada pasal 79 sampai
dengan pasal 83 KUHAP diatur pihak-pihak yang dapat mengajukan pra peradilan adalah :
1. Tersangka, keluarganya melalui kuasa hukum yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap
kepolisian atau kejaksaan di pengadilan atas dasar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan:
2. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
3. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
4. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 81 KUHAP);
5. Tersangka, ahli waris atau kuasanya tentang tuntutan ganti rugi atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan (pasal 95 ayat (2) KUHAP).

image

Ilustrasi sidang tilang

Sedangkan sidang lalulintas termasuk dalam kategori tindak pidana ringan atau biasa disebut tipiring. Sebagaimana menurut pasal 211 KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan lalulintas jalan adalah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalulintas jalan. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas lebih mudah. Perkara pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, akan tetapi cukup dibuatkan dalam catatan pemeriksaan yang memuat dakwaan dan pemberitahuan yang harus segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya (Pasal 207 ayat (1) KUHAP) Penyidik atau Polisi juga tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan, pelanggaran cukup dicatat dalam lembar kertas bukti pelanggaran atau TILANG dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya, biasanya satu minggu setelah penangkapan pelanggaran lalu lintas atau tilang.
Proses beracara cepat dalam sidang lalu lintas kurang lebih dijabarkan sebagai berikut:
Sidang dipimpin oleh hakim tunggal dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum tanpa dihadiri Jaksa. Terdakwa dipanggil masuk satu persatu, lalu diperiksa identitasnya diberitahukan dan dijelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa  serta pasal undang-undang yang dilanggarnya hal ini dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik maupun dalam lembar surat tilang. Kemudian Hakim setelah menanyakan pelanggaran apa yang dilakukan, terdakwa lalu mencocokkan dan memperlihatkan barang bukti berupa SIM, STNK atau ranmor. Kepada pelanggar sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa hal ini dilakukan karena tidak ada acara tuntutan atau Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum. Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan atau permohonan sebelum menjatuhkan putusan. Dimana selanjutnya hakim  menjatuhkan putusannya berupa  pidana denda atau kurungan yang besarnya ditetapkan pada hari sidang  hari itu juga. Jika dihukum denda, maka harus dibayar seketika itu juga disertai pembayaran biaya perkara yang langsung dapat diterima oleh petugas yang mewakili kejaksaan sebagai eksekutor. Karena sesuai dengan Pasal 1 butir 6, Pasal 215, dan 270 KUHAP, pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Jaksa dan pengembalian barang bukti dalam sidang acara cepat dapat dilakukan dalam sidang oleh hakim seketika setelah diucapkan putusan setelah pidana denda dan ongkos perkara dilunasi atau dibayar. Semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh Hakim seluruhnya wajib segera disetorkan ke kas Negara oleh Kejaksaan selaku eksekutor.
~Kemudian prosedur bagi si pelanggar atau terdakwa dapat hadir sendiri di persidangan atau dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya dapat dilihat pada Pasal 213 KUHAP.
~Jika pelanggar atau terdakwa atau wakilnya tidak hadir pada saat sidang yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar(VERSTEK) dapat dilihat pada Pasal 214 Ayat (1) KUHAP.
~Dalam hal dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa(verstek), surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana dapat dilihat pada Pasal 214 Ayat (2) KUHAP, dan bukti surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register tertuang dalam Pasal 214 Ayat(3) KUHAP.
~Dalam hal putusan verstek berupa pidana penjara atau kurungan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan terhadap verstek(verzet), yang diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa dapat dilihat pada Pasal 214 Ayat (4) dan (5) KUHAP.
~Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan atau verzet, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu, jika putusan setelah verzet tetap berupa pidana penjara atau kurungan, terhadap putusan itu dapat diajukan banding dapat dilihat pada Pasal 214 Ayat (8) KUHAP.
Oke kira-kira cukup disitu pembahasan tentang sidang lalulintasnya sekarang tentang banding atau memori banding yaitu:
Uraian atau risalah yang disusun oleh pemohon banding yang memuat tanggapan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Didalam tanggapan tersebut pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Memori banding juga dapat mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru, dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan.
Seperti halnya dalam perkara perdata, sebelum mengajukan banding dalam perkara pidana, pemohon harus mengetahui bahwa putusan tersebut boleh untuk diajukan banding.

Putusan yang tidak dapat diajukan banding adalah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, sebagaimana diatur Pasal 67 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”)Selain itu, putusan Praperadilan yang dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP juga tidak dapat diajukan banding. Berdasarkan ketentuan Pasal 237 KUHAP ternyata pengajuan memori banding tidak bersifat wajib:

“Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.
”Mengenai tenggang waktu pengajuan memori banding dalam perkara pidana, Yahya Harahap berpendapat dalam bukunya yaitu; Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 487):

“Dari ketentuan pasal (237 KUHAP) tersebut, batas jangka waktu menyerahkan atau menyampaikan memori dan kontra memori banding, terhitung “sejak tanggal permohonan” banding diajukan, dan selambat-lambatnya “sebelum perkara mulai diperiksa”. Berarti pada tanggal hari pemeriksaan yang ditentukan, masih ada kemungkinan untuk menyerahkan memori atau kontra memori. Batas waktunya, asal perkaranya belum mulai diperiksa. Seumpamanya, berdasarkan penetapan, perkara yang bersangkutan akan diperiksa pada tanggal 30 April jam 9.00. Pada tanggal 30 April jam 8.00 masih terbuka kesempatan bagi pemohon banding untuk menyerahkan memori banding.”
Isi dari pengertian banding BMR sadur Disini
Kesimpulan:
Bila melihat penjabaran diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam perkara lalulintas tidak dapat diajukan gugatan pra peradilan seperti pada gugatan pidana biasa karna pra peradilan biasanya hanya menyangkut penahanan, penangkapan, penyitaan, SP3, pemasukan rumah, penggeledehan rumah secara paksa. Sedangkan sidang tilang merupakan termasuk dalam tipiring atau tindak pidana ringan dengan proses beracara cepat dan dalam sidang tilang tidak terdapat unsur sebagaimana diperlukan untuk gugatan pra peradilan. Selain itu Pengadilan dalam acara cepat tidak dapat pula diajukan banding sebagaimana diatur Pasal 67 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi sebagai pembanding BMR dapatkan ada yang mengatakan demikian:
Pelanggar tidak mengakui pelanggaran yang ditujukan kepadanya, dan pelanggar tidak mau tanda tangan. Penyelesaian alternatif IV ini akan diselesaikan di pengadilan dengan mempertemukan petugas yang menilang dengan pelanggar yang merasa tidak bersalah. Penyelesaian alternatif, pelanggar akan menerima dua lembar sekaligus, yaitu MERAH dan BIRU. (bagi petugas Polantas, mohon camkan baik-baik, jangan pernah memaksa pelanggar untuk tanda tangan, pelanggar tidak wajib menandatangani lembar tilang, apabila dia ingin mengajukan banding di pengadilan) ini yang punya blog Pak Polisi lho beritanya ada DISINI.

Adapun saran bila sobat bikers memang benar-benar tidak bersalah melakukan pelanggaran lalulintas dapat melapor ke Polres terdekat dimana sobat bikers terkena pelanggaran tersebut dengan melaporkan permasalahan sobat bikers kepada Kanit atau Kasatlantasnya, jangan lupa catat nama petugas yang menilang sobat bikers kalo perlu di foto sekalian sebagai bukti.
Well…….menurut hasil analisa BMR dengan seorang sahabat yang memang kebetulan berprofesi sebagai Lawyer. Maka kesimpulan seperti yang telah disebutkan diatas. Apabila ada sobat bikers yang punya pendapat berbeda silahkan bantu mengisi di kolom komentar dan sertakan pula dasar Hukumnya karna bicara masalah hukum semua ada dasar hukumnya bukan berdasarkan katanya 🙂 mari membangun diskusi sehat karna BMR pun juga masih dalam tahap belajar. Jika ada yang pernah mengajukan gugatan pra peradilan sidang tilang ataupun mengajukan banding sidang tilang bisa berbagi cerita di kolom komentar dan tolong sertakan buktinya via email. Bukannya tidak percaya tapi ini berbicara masalah hukum jadi ada bukti dan dalil yang jelas. Selain itu dengan disertakannya bukti bisa membantu pembaca disini terutama BMR menjadi lebih tercedaskan. Terima kasih sudah mampir kemari.
Wassalamu’alaikum

Sumber hukum:
UU NO. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Referensi penulisan:
http://www.lnassociates.com
memori banding dan jangka waktu penyerahannya
http://pelayanmasyarakat.blogspot.in
serba-serbi tilang | kaskus
sidang tilang | PN Kudus

Iklan

Komentar»

1. PotretBikers - Maret 4, 2015
balimotorider - Maret 9, 2015

opone sing berat om????
maaf kena modeterasi 😦

2. Mas Sayur - Maret 4, 2015
balimotorider - Maret 5, 2015

Waaah….hebat nie pak Made blm pernah kena tilang 😉

Mas Sayur - Maret 5, 2015

Di Papua maksudnya…
Kalau waktu di Bali pernah kena di Tabanan,di sekitar pasar kodok situ.. *damai itu indah 😉 😀

balimotorider - Maret 5, 2015

Waaah…….klo daerah pasar kodok sono jgn tanya dach
Pd galak2 dri jaman saya SMA sdh terkenal tuch ketegasan aparat dsana

Mas Sayur - Maret 5, 2015

Wooh…memang…super galak…mana kumisnya tebel-tebel lagi :mrgreen: 👿

balimotorider - Maret 5, 2015

Wakakaakakkakakaak…….. 😀
Udh kyk pak Raden dong mas :mrgreen:

3. dhanyfirdaus - Maret 6, 2015

enak lho liat wajah polisi yang kecewa kita tolak tawaran damainya dam memilih sidang …


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Catatan Perjalanan Hidupku ^^

Karena setiap detik perjalanan hidup adalah pelajaran, dan akan menjadi kenangan yang akan selalu membuatmu bersyukur :)

www.satuaspal.com

_blog otomotif "nyerempet" dikit

sijidewe's blog

Otomotif, Did Yourself, Adventure, Electronic, Kuliner

RiderTua

Old Rider Who Like About Motorcycles

Iwanbanaran.com

All About Automotif | Autonews | Discussion | Issue | Review | New product

WIRO NyöbaMôtö

Belajar menulis dan mem-foto apa saja pas nongkrong atau Mblåkräck :)

Ndeso94 (dot) com

Inspirasi dan Informasi

Photo MMBlog

Motorcycle Imagery

sugimasihada

masih seneng belajar.... | Learning all about....

CORBUZIER

A Magical Tale Journey

Ay Siti Wahyuni BLOG

DISCIPLINE is the Bridge Between Goals and Accomplishment

Alki Rahmatullah's Blog

All About Life,Love and also Automotive

MOTOBLAST

Blog kumpulan berita otomotif dan modifikasi motor terbaru

Heyy..My NAme iS SuRyA

.: All Around Me :.

Bonsaibiker

Blog otomotif : Motor | Mobil | Lakalantas | Modif

ardho.BLOG

Hanya Bualan Seorang Biker

sekedar coretan

otomotif...dan potret jalanan

JASA PERCETAKAN MURAH

Percetakan, Komputer, Desain Grafis, Foto Copy, ATK, Penjilidan Dll Open 24 Jam Nonstop

Maulana Abas Al Aidy, S.Pi

hidup butuh kreatif

%d blogger menyukai ini: