image

Assalamu’alaikum wr.wb
Sobat bikers pasti pernah dengar apa itu penitipan uang denda tilang atau malah pernah mengalami saat kena tilang kemudian karna keterbatasan waktu maka diminta untuk menitipkan uang denda pelanggaran dengan tanpa menandatangani surat tilang. Pertanyaannya, apakah ada undang-undangnya pihak Polantas meminta denda dan tanpa surat tilang yang seharusnya ikut pengadilan?…. apakah hal itu dibenarkan?…..
Oke sobat bikers saya akan bantu menjawab berdasarkan sumber hukum yang jelas karna kalo bicara masalah hukum tanpa sumber hukum yang jelas maka fatal akibatnya. Pada dasarnya setiap surat tilang harus ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pelanggarย  tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 PP No.80 Tahun 2012. Bila pelanggar tidak bersedia
menandatangani surat tilang tersebut maka petugas harus memberi catatan pada surat tilang dapat dilihat Pasal 27 ayat 4 PP No.80 Tahun 2012. Petugas kepolisian yang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas akan menerbitkan surat tilang dengan cara mengisi blangko tilang yang berisi antara lain dijelaskan dalam Pasal 25 ayat 2 PP No.80 Tahun 2012 yaitu:
A. identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
B. ketentuan dan pasal yang dilanggar;
C. hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
D. barang bukti yang disita;
E. jumlah uang titipan denda ke bank ;
F. tempat atau alamat dan atau nomor telepon pelanggar;
G. pemberian kuasa;
H. penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
I. berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan;
J. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
K. catatan petugas penindak.

Pemberian uang titipan denda dilakukan ke bank, hanya dapat diisi apabila pelanggar tidak bisa menghadiri sidang. Pasal 25 ayat 3 PP No.80 Tahun 2012. Jadi denda atas pelanggaran lalu lintas dapat dititipkan. Lalu, bagaimana caranya penitipan uang denda pelanggaran lalu lintas???……. Pelanggar dapat menitipkan uang denda pelanggaran lalu lintas melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan menyertakan surat tilang yang telah ditandatangani oleh petugas kepolisian dan pelanggar. Dapat dilihat pada Pasal 27 ayat 2 huruf a jo. Pasal 29 ayat 2 PP No. 80 Tahun 2012. Bukti penitipan uang denda dinyatakan sah seperti dijelaskan pada Pasal 31 ayat 1 PP No. 80 Tahun 2012 apabila:

a. dibubuhi stempel dan tanda tangan petugas bank dalam hal penitipan uang denda dilakukan secara tunai; atau

b. format bukti penyerahan atau pengiriman uang denda sesuai dengan yang ditetapkan dalam hal penitipan dilakukan melalui alat pembayaran elektronik.

Uang denda yang dibayarkan adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan yaitu dapat dilihat pada Pasal 30 ayat 3 PP No. 80 Tahun 2012. Bila uang yang telah dititipkan melalui bank ternyata lebih besar daripada yang ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka jaksa memberitahu pelanggar melalui petugas penindak untuk mengambil sisa uang atau kelebihan uang titipan paling lama 14 hari kerja sejak putusan diterima, dan jika tidak diambil dalam jangka kurun waktu 1 tahun maka sisa uang titipan disetorkan ke Kas Negara. Pasal 30 ayat 2 dan 3 PP No. 80 Tahun 2012.

image
Lembar biru utk setor BRI
image
Slip setor BRI

Penitipan uang denda pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dimana seharusnya setiap surat tilang harus ditanda tangani oleh petugas yang bertindak dan pelanggar lalu lintas. Jadi apabila ada oknum petugas kepolisian yang meminta pelanggar untuk tidak menandatangani surat tilang dan menitipkan uang denda pelanggaran kepadanya merupakan suatu bentuk penyimpangan serta tidak dibenarkan dan yang benar adalah menitipkan ke bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ayoo…….mulai dari diri sendiri untuk membudayakan kejujuran agar tidak terjadi praktek penyimpangan.
Oke sobat bikers semoga bermanfaat dan menambah wawasan
Wassalamu’alaikum wr.wb

Iklan